Kritik Pedas, Akhirnya Jokowi Batalkan Izin Investasi Miras

  • Whatsapp
Presiden Joko Widodo saat datang melayat ke mendiang Artidjo Alkostar di Masjid Ulil Albab, Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, Senin (1/3). Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr

Sumbu Media – Terkait wacana izin investasi miras di Indonesia, akhirnya Presiden Jokowi memutuskan tidak akan memberi izin. Keputusan ini diambil Jokowi setelah mendapatkan kritik pedas dari berbagai pihak, diantaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, beberapa ormas Islam lainnya serta sebagian besar masyarakat Indonesia.

“Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah, bersama ini saya sampaikan saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol, saya nyatakan dicabut,” ucap Jokowi dalam keterangan resmi presiden, Selasa (2/3).

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, tertuang regulasi turunan UU Cipta Kerja yang memberi peluang investasi di industri Minuman Keras (miras).

Dalam lampiran regulasi tersebut ada beleid yang akan mengizinkan investasi industri miras dibuka di empat provinsi, yaitu Bali, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan juga Papua.

Perpres Nomor 10 Tahun 2010 terdapat 46 bidang usaha yang masuk kedalam kategori terbuka dengan persyaratan khusus. Dari keseluruhan itu 3 diantaranya adalah Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol, Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol: Anggur, dan Industri Minuman Mengandung Malt.

Masing-masing tertulis jelas di urutan nomor 31, 32, dan 33, lampiran Perpres yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada tanggal 2 Februari 2021, atau tepat sebulan yang lalu. Ada pun persyaratan khusus yang dimaksud untuk usaha minuman keras, yakni untuk jenis investasi baru hanya boleh dilaksanakan di 4 provinsi tersebut dan  wajib mengindahkan budaya dan kearifan warga setempat.

Wacana yang sudah menjadi pro kontra dalam beberapa hari ini akhirnya terjawab sudah. Semoga keputusan Presiden Jokowi adalah keputusan yang terbaik.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *